Pemerintah Investigasi Ulang Pembakar Lahan

PELAKU pembakaran lahan di Riau diperkirakan akan bertambah. Berdasarkan fakta lapangan dan pemeriksaan ground check dari satelit, empat perusahaan diindikasikan sebagai pelakunya.

“Kami memberangkatkan 21 penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Balai Lingkungan Hidup Riau ke lokasi pembakaran untuk menginvestigasi ulang,” kata Deputi Penegakan Hukum Lingkungan KLH Sudariyono, di Jakarta, kemarin.

Para penyidik, tambah dia, akan berada di Riau selama 6 bulan. Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, tambah Sudariyono, memberi target kepada para penyidik untuk memberkaskan kasus tersebut sampai P-21 atau dinyatakan lengkap untuk diadili di peng adilan.

“Ada perusahaan yang sama sedang disidik karena terlibat dalam kebakaran lahan pada Juni 2013 dan diduga terlibat lagi pada kebakaran kali ini.
Berdasarkan indikasi awal, perusahaan yang sama yang terlibat pada 2013 dan kali ini ialah SRL, RUJ, SPM, dan BMN,” tambah Sudariyono.

Lebih lanjut, ia mengatakan, KLH sedang memberkaskan delapan perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kebakaran lahan pada 2013. Perusahaan-perusahaan itu ialah PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Bumi Reksa Nusa Sejati, dan PT Langgam Inti Hibrindo yang merupakan perusahaan sawit. Empat perusahaan lainnya terdiri dari PT Sumatera Riang Lestari, PT Sakato Prama Makmur, PT Ruas Utama Jaya, dan PT Bukit
Batu Hutani Alam.

Sementara itu, di hadapan Gubernur Riau Annas Maamun, Kapolda Riau Brigadir Jenderal Condro Kirono dan Kapolres Bengkalis Andry Wibowo mengatakan para tersangka pembakaran mengaku aparat desa juga ikut terlibat.
Pasalnya, mereka membeli lahan di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, Bengkalis, itu dari seseorang dan disaksikan kepala desa.

“Kami tidak tahu itu kawasan lindung. Lahan itu kami beli seharga Rp16 juta-Rp18 juta
per hektarenya. Setelah itu, aparat desa membuatkan suratsuratnya seharga Rp1,5 juta,” ujar SM, 49, di Media Center Posko Satgas Operasi Terpadu Penanggulangan Bencana Asap, Pekanbaru.
Di sisi lain, Gubernur Riau Annas Maamun mengatakan surat resmi yang dimiliki pelaku itu ilegal. Gubernur pun memerintahkan polisi menangkap Kepala Desa Tasik Serai UM karena telah mengeluarkan izin serampangan, terlebih lahan yang dijual merupakan lahan konservasi. (Vie/BG/RK/X-7/MEDIA INDONESIA,21/03/2014)